KLHK Diminta Usut Kasus Kayu Ilegal Asal Papua

by admin
0 comment

KLHK Diminta Usut Kasus Kayu Ilegal Asal Papua

JawaPos.com – Kasus kayu ilegal asal Papua kembali mencuat. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusut tuntas kasus peredaran kayu yang diduga hasil illegal logging tersebut.

“Ini merupakan momentum tepat untuk menegaskan bahwa upaya penegakan hukum di bidang kehutanan benar-benar dilaksanakan serius,” kata Koordinator JPIK Sulsel Mustam Arif dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3).

JPIK merujuk saat proses penangkapan 57 kontainer kayu yang transit di Pelabuhan Makassar pada awal Januari 2019. Saat itu, petugas Gakkum KLHK langsung menyita seluruh kayu jenis merbau yang diangkut menggunakan kapal dan bersandar di Pelabuhan Makassar sebelum diberangkatkan ke Surabaya, Jawa Timur.

Belakangan diketahui, enam perusahaan yang mengklaim sebagai pemilik kayu mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Perusahaan meminta PN Makassar membatalkan penggeledahan dan penyitaan kayu oleh Gakkum. Permintaan lain yang dilayangkan pemohon dalam praperadilan adalah agar kayu dikembalikan kepada mereka.

Dalam perjalanannya, PN Makassar akhirnya menolak upaya hukum yang dilayangkan perusahaan. Pemohon masing-masing diwakili Sutarmi, Toto Solehudin, Suryo Egar Prasetiyo, Budi Antoro, Daniel Gerden, dan Thonny Sahetapy.

“Menolak permohonan praperadilan para pemohon seluruhnya. Menyatakan tindakan penggeladahan dan penyitaan yang dilakukan termohon sah menurut hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Baslin Sinaga pada amar putusan, Senin (11/3).

Mustam mengatakan, Gakkum bisa menindaklanjuti pengusutan kasus setelah memperoleh legitimasi. Terlebih telah ditolaknya gugatan praperadilan pemohon oleh PN Makassar. “Seharusnya segera ditahan seiring disitanya barang bukti. Masyarakat akan mengawal penyelesaian kasus hukum sampai tuntas,” ungkapnya.

Mustam menilai, pengungkapan kasus ini merupakan salah satu wujud ketegasan pemerintah. Langkah itu merupakan sebuah prestasi di tengah keraguan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam konteks perdagangan kayu ilegal.

Sejak akhir 2018 hingga Februari 2019, Gakkum dengan aparat gabungan pemberatan illegal logging sudah mengamankan 422 kontainer kayu ilegal di Surabaya dan Makassar. Pendistribusian kayu ilegal dari Papua melalui Makassar diperkirakan sudah berlangsung lama.

Jaringan illegal logging selama ini memang sulit dideteksi karena terbangun rapi dengan keterlibatan oknum-oknum di berbagai institusi. Dalam pemantauan, JPIK menemukan banyak perusahaan memiliki bukti legalitas yang sah dan lengkap.

Tak sedikit yang memiliki sertifikat legalitas kayu, ada hasil audit sertifikasi, hasil audit resertifikasi, hasil audit penilikan berkala, serta dokumen perizinan yang semuanya sah dan legal. Tetapi kenyataan di lapangan banyak pelanggaran dan tindakan ilegal.

Gakkum KLHK diminta bersikap tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam aktivitas perdagangan kayu ilegal tanpa pandang bulu. “JPIK mendukung dan terus memantau penyelesaian kasus-kasus ini, secara transparan. Siapa pun pelaku yang terlibat, harus dihukum setimpal,” pungkas Mustam.

Editor           : Sofyan Cahyono

Reporter      : Sahrul Ramadan

Published at Sat, 16 Mar 2019 03:37:53 +0000

You may also like

Leave a Comment

%d bloggers like this: