Menteri Lukman Laporkan Gratifikasi setelah si Pemberi Kena OTT

by admin
0 comment

Menteri Lukman Laporkan Gratifikasi setelah si Pemberi Kena OTT

JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) membeberkan alasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerim uang Rp 10 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanudin. Uang tersebut dititipkan oleh Haris saat Menag Lukman melakukan kunjungan kerja ke Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 9 Maret 2019.

Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Mastuki menyebut Lukman baru melaporkan gratifikasi tersebut setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT). Ketika itu KPK menggelar OTT terhadap Haris Hasanuddin di Surabaya pada 15 Maret 2019.

“Pelaporan dilakukan pada 26 Maret 2019, atau selang 11 hari setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT),” kata Mastuki dalam keterangannya, Kamis (9/5).

Mastuki menuturkan, penyerahan uang Rp 10 juta ke KPK karena Lukman tidak mengetahui alasan pemberian uang tersebut teekait dengan honor atau jatah sebagai narasumber. Sehinga uang tersebut dilaporkan ke lembaga antirasuah.

“Menag tidak mau menerima dan meminta agar itu dilaporkan ke KPK. Makanya baru dilaporkan pada 26 Maret 2019,” ucap Mastuki.

Mastuki menyebut, pelaporan uang Rp 10 juta itu sebagai bentuk komitmen Lukman terhadap pencegahan tindak gratifikasi. Lukman sebagai penyelenggara negara sadar akan adanya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Larangan penerimaan gratifikasi itu tertuang jelas dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi. Pada pasal 2 ayat satu jelas mengatur bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Sebab laporan gratifikasi bisa dilakukan dalam rentang 30 hari kerja sejak diterima. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan KPK No 02 Tahun 2014 mengatur, pelaporan gratifikasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

“Kalau disebutkan Menag menerima uang Rp 10 juta itu pada 9 Maret, selang 17 hari kalender nominal itu sudah dilaporkan ke KPK. Hitungannya Menag laporkan gratifikasi itu dalam 12 hari kerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui jika dirinya menerima uang Rp 10 juta dari tersangka dugaan kasus jual beli jabatan Haris Hasanudin. Namun uang tersebut telah diserahkan ke KPK.

“Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu sudah kembalikam kepada penyidik KPK. Bahwa sudah lebih dari sebulan yang lalu uang itu sudah saya laporkan kepad KPK. Saya serahkan kepada KPK karena saya merasa tidak berhak untuk menerima uang itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan,” ujar Lukman di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/5).

Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin saat memenuhi panggilan KPK dalam lanjutan kasus jual beli jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

Mencuatnya penerimaan uang sebesar Rp 10 juta muncul dalam sidang praperadilan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, dalam kronologi kasus tersebut, dari pengintaian, operasi tangkap tangan (OTT) sampai penetapan tersangka dan penahanan ditemukan bukti berupa surat, dokumen, sadapan dan uang berjumlah 30 bukti.

“‎Serta keterangan dari sekurang-kurangnya tujuh orang termasuk keterangan pemohon (Rommy) yang diperoleh penyelidik termohon di tahap penyelidikan,” kata anggota tim biro hukum KPK saat membacakan surat jawaban di sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/5).

Dalam perkara ini, tersangka mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy diduga telah menerima uang suap senilai Rp300 juta. Uang itu diduga diberikan dari tersangka mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kab Gresik Muhamad Muafaq Wirahadi. Rinciannya, Rp250 juta dari Haris dan Rp50 juta dari Muafaq.

Suap itu diduga diberikan demi memuluskan proses pengisian jabatan di Kemenag Jatim. KPK juga menduga Rommy tak sendirian dalam menerima aliran suap itu.

Published at Thu, 09 May 2019 07:31:27 +0000

You may also like

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d blogger menyukai ini: