Dinilai Bagian dari Cerminan Kompromi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pansel KPK

by admin
0 comment

Dinilai Bagian dari Cerminan Kompromi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pansel KPK

JawaPos.com – Presiden Jokowi telah menetapkan Pansel Capim KPK pada Jumat (17/5) sore lalu. Penetapan tersebut dilakukan dalam rangka menjaring calon pimpinan KPK 2019-2013 terbaik, sebelum massa bakti calon pimpinan sekarang habis massa tugasnya.

Menanggapi adanya penetapan Pansel tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, dari komposisi anggota Pansel terpilih, ada nuansa bahwa presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya, daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. 

“Mestinya Presiden Jokowi melakukan evaluasi menyangkut kinerja sejumlah anggota Pansel terdahulu. Mengingat pada periode kepemimpinan KPK hari ini, banyak masalah internal KPK yang kian mengkhawatirkan. Termasuk aspek rekam jejak dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi mereka terhadap kelembagaan KPK,” kata Lalola Ester, salah satu anggota koalisi dari ICW, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).

Dengan tidak dilihatnya aspek rekam jejak anggota Pansel tersebut, koalisi yang terdiri dari ICW, TII, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih dan MaTA Aceh menilai, komposisi pansel menimbulkan kesan politik akomodatif.

Musababnya, beberapa nama anggota Pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit Kepolisian atas KPK. “Padahal KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya. Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi,” tegas Lola.

Atas berbagai catatan diatas, koalisi berpendapat, Presiden Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi. “Target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit diharapkan tercapai dengan materi Pansel hari ini,” kata Lola.

Selain itu, Presiden Jokowi mendua dalam sikapnya untuk lebih all out pada periode kedua kepemimpinannya. “Meskipun publik masih harus menunggu hasil final rekapitulasi KPU, kemungkinan besar Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden,” jelas Lola.

Semestinya katanya, momentum ini dimanfaatkan presiden untuk dapat meminggirkan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elit, karena sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi.

“Pesiden Jokowi gagal memastikan kepada tim di Istana untuk mempertimbangkan dengan serius rekam jejak seseorang sebelum ditetapkan sebagai anggota Pansel. Jika beberapa anggota Pansel memiliki kedekatan khusus dengan berbagai pihak yang selama ini berseberangan dengan KPK, atau memiliki cacat etis, tentu mereka semestinya tidak dipaksakan masuk sebagai anggota Pansel,” tandas Lola. 

Lebih lanjut, koalisi menolak komposisi Pansel Capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel, yang menurut koalisi tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK.” Sehingga akan mempengaruhi kualitas Capim KPK yang akan dipilih kemudian,” pungkas Lola.

Published at Sat, 18 May 2019 08:18:00 +0000

You may also like

Leave a Comment

%d blogger menyukai ini: