admin

100 Desainer dan 400 Brand Lokal Siap Ramaikan MUFFEST 2019

Published at Mon, 22 Apr 2019 13:41:39 +0000

Liburan, Gunungkidul Dibanjiri Wisatawan

JawaPos.com – Sebanyak 58.282 wisatawan tercatat berkunjung ke kawasan wisata Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) sejak libur Pemilu hingga Paskah beberapa hari lalu. Angka ini melebihi target yang dipatok oleh dinas pariwisata, yakni 24.000 orang.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Hary Sukmono mengatakan, pendapatan yang didapatkan dari jumlah wisatawan yakni sebanyak Rp 439.694.800. “Ini melebihi target awal,” katanya, Senin (22/4).

Menurutnya, mayoritas wisatawan yang datang ke wilayah pantai. Jumlah kunjungan yang cukup banyak ini pun diharapkannya bisa kembali memulihkan sektor wisata pantai. Sebab beberapa waktu lalu untuk wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul sedikit terpukul. Terutama saat momen cuaca buruk, isu bencana tsunami dan lainnya. “Sektor wisata kami harapkan bisa kembali pulih,” ucapnya.

Ia juga berharap menggeliatnya sektor wisata ini bisa memenuhi target pendapatan pada 2019. Yakni sebesar Rp 28 miliar atau setara dengan kunjungan 3,7 juta orang ke wisata yang ditarik retribusi. “Saat ini sudah sekitar Rp 5 miliar atau 17 persen dari target,” katanya.

Dalam upaya untuk mencapai target itu, pihaknya juga mengenalkan beberapa wisata non-pantai. Seperti Embung Batara Sriten di Kecamatan Nglipar, dan berbagai wisata alam lainnya.

Published at Mon, 22 Apr 2019 13:49:59 +0000

Tragis! Ibu dan Anak di Palembang Tewas Terlindas Mobil Sendiri

JawaPos.com – Nahas dialami ibu dan anak di Palembang. Keduanya tewas karena terlindas mobilnya sendiri. Persitiwa itu terjadi tepat di kediamannya di Perumahan Bukit Azhar Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.

Korban adalah Sri Handayani, 36, dan Kemas (Kms) M Arzaq, 2. Berdasarkan informasi, peristiwa itu terjadi pada Minggu kemarin (21/4). Saat itu, ibu dan anak ini baru saja tiba dirumahnya menggunakan mobil sedan.

Kondisi rumah yang menanjak dan rem tangan yang lupa dipasang, membuat mobil korban berjalan mundur. Sang ibu melihat anaknya bermain dibelakang mobil langsung berupaya menyelamatkan anaknya.

Nahas, keduanya akhirnya tertabrak dan terlindas mobilnya sendiri. Kedua korban pun sempat dirawat di rumah sakit Siti Khadijah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

Kerabat korban, Alam, 30, mengatakan pada saat kejadian mobil yang dikendarai Yani lupa dipasang rem tangan. Mobil pun melaju mundur. Yani berupaya menyelamatkan anaknya.

Namun, kepalanya terbentur mobil sehingga keduanya pun tertabrak dan sempat terseret sejauh 20 meter.

“Keduanya ini mengalami luka parah hingga tidak dapat tertolong lagi,” katanya saat ditemui dirumah duka, Senin (22/4).

Ia mengaku sangat tidak menyangka atas kejadian tersebut. Meskipun begitu, pihak keluarga telah mengikhlaskannya karena ini merupakan musibah kecelakaan. “Keduanya sudah dimakamkan di TPU Limbungan Kota Palembang,” singkatnya.

Published at Mon, 22 Apr 2019 14:04:25 +0000

Pejabat di Bengkalis Nikmati Uang Proyek Senilai Rp 105 Miliar

JawaPos.com – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Dumai, Muhammad Nasir, dan Direktur PT Mawatindo Road Construction (PT MRC), Hobby Siregar, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (22/4). Mereka diduga terlibat dalam korups proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Roy Riyadi dan Feby Dwi Andospendi, di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Pasaribu disebutkan bahwa, kerugian negara yang dihasilkan dalam kasus itu mencapai Rp 105.881.991.970,63. Di mana uang tersebut dinikmati beberapa nama pejabat yang masih menjabat di Kabupaten Bengkalis saat itu.

Dalam dakwaan itu, disebutkan Muhammad Nasir dan Hobby pada Agustus 2012 sampai dengan bulan Desember 2015 melakukan beberapa perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Muhammad Nasir, memperkaya diri sebesar Rp 2 miliar. Hobby Siregar Rp 40.876.991.970.63, sedangkan mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh Rp 1.3 miliar. H Syarifuddin alias H Katan Rp 292 juta, Adi Zulhalmi Rp 55 juta.

Selain itu, keuntungan juga dinikmati Rozali Rp 3 juta; Maliki Rp 16 juta; Tarmizi Rp 20 juta; Syafirzan Rp 80 juta; M Nasir Rp 40 juta; M Iqbal Rp 10 juta; Muslim Rp 15 juta; Asrul Rp 24 juta; dan Harry Agustinus Rp 650.

“Total kerugian negara Rp 105.881.991.970,63,” ucap JPU.

Perbuatan itu, berawal ketika Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis melaksanakan pekerjaan proyek sejumlah jalan poros tahun 2013-2015 dengan anggaran Rp 2.5 triliun. Di proyek ini, Muhammad Nasir yang menjabat Kepala Dinas PU Bengkalis sesuai SK Bupati Bengkalis menjabat Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Makmur dan Ismail Ibrahim dari PT Merangin Karya Sejati dan Jeffri Ronald Situmorang dari PT Multi Structure menemui Ribut Susanto yang merupakan orang dekat Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh.

Mereka menyampaikan keinginan mendapatkan salah satu proyek itu. Lalu, Ribut menyampaikan keinginan itu kepada Herliyan Saleh dan Muhammad Nasir. Kedua pejabat tersebut, ingin peusahaan yang mengerjakan proyek-proyek ini harus bersedia memberikan sejumlah uang sebagai fee.

Pihak kontraktor bersama Herliyan dan Muhammad Nasir melakukan pertemuan. Usai pertemuan, Ribut menyampaikan kepada Ismail Kalau Herliyan membutuhkan uang Rp 300 juta. Uang itu, diserahkan beberapa hari kemudian melalui Ribut di Hotel Peninsula Jakarta.

Pemberian tersebut, merupakan kesepakatan antara Makmur dan Ismail apabila mendapatkan salah satu proyek miltiyears di Bengkalis. Selanjutnya, Jeffey Ronald dan Viktor Sitorus memberikan uang untuk Jamal Abdillah Rp4 miliar.

Sementara Makmur dan Ismail memberi uang Rp 1 miliar kepada Herliyan Saleh yang digunakan untuk membeli satu unit apartemen Tower 2 nomor 1702, Apartemen Permata Hijau Residence. Pemkab Bengkalis dan DPRD menyetujui anggaran multiyears dengan dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Jamak TA 2012-2015 Nomor 09/MoU-HK/X/2012 dan Nomor: 06/DPRD/PB/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditandatangani Herliyan Saleh dan Jamal Abdillah.

Dalam nota itu disebutkan, kegiatan fisik tahun jamak. Salah satunya peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (Ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih) dengan anggaran Rp 528.073.384.162,48. Untuk mengerjakan proyek itu, PT Merangin Karya Sejati milik Ismail dan Makmur tidak mencukupi Kemampuan Dasarnya (KD) atas nilai anggaran proyek multi years dalam DPA TA 2013-2015.

Keduanya, meminjam PT MRC untuk mengerjakan proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih. Saat pertemuan di Jakarta, Herliyan dan Muhammad Nasir menunjuk perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan paket-paket proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis. Padahal proses lelang belum dilaksanakan.

PT MRC ditunjuk mengerjakan proyek peningkatan Jalan Poros Pulau Rupat (ruas Batu Panjang-Pangkalan Nyirih). Dalam pertemuan itu, Muhammad Nasie juga mengatakan akan memberikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) kepada masing-masing kontraktor yang telah ditunjuk untuk panduan membuat dokumen penawaran lelang.

Hal ini, melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan proses lelang proyek poros peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih, Herliyan membentuk Pokja ULP. Didalamnya ada Syarifuddin, Adi Zulhalmi, Rozali, M Rasyidin dan lainnya.

Pada tanggal 9 Januari 2013 tim Pokja ULP mengumumkan lelang proyek tersebut melalui website LPSE. Tercatat ada 18 perusahaan yang mendaftar diantaranya PT MRC, PT Citra Gading Asritama, PT Multi Structure dan PT Wijaya Karya (persero) Tbk. Muhammad Nasir mengarahkan anggota Pokja ULP memenangkan perusahaan yang telah ditunjuk oleh Herliyan Saleh dan ditetapkan PT MRC sebagai pemenang.

“M Nasir mengetahui bahwa proses lelang tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan karena telah diarahkan sebelumnya. Hal ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” beber jaksa.

Makmur dan Ibrahim tidak punya keahlian melaksanakan proyek. Selain itu, Muhmmad Nasir juga menunjuk Mslim dan Asrul sebagai pengawas lapangan dari Dinas PU Bengkalis, yang juga tidak punya keterampilan dan pengetahuan terkait dengan konstruksi jalan. Proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.

PT MRC tidak juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progress yang ditetapkan dalam kontrak, bahkan Hobby Siregar mengajukan 4 kali adendum kontrak yang disetujui oleh Muhammad Nasir. Progres pekerjaan yang dikerjakan oleh PT MRC baru mencapai 7,26 % atau tidak mencapai 10 %, sehingga pada bulan Desember 2014, Muhammad Nasir menerima laporan adanya deviasi (keterlambatan progress pekerjaan) setiap bulannya.

Hal itu dilaporkan ke Herliyan tapi Herliyan menyarankan agar PT MRC tetap mengerjakan pekerjaannya sampai masa berakhir kontrak. Pada akhirnya, Hobby Siregar menyampaikan kalau pihak PT MRC hanya mampu melaksanakan penyelesaian pekerjaan maksimal 70% dari total pekerjaan pada saat jatuh tempo kontrak nanti.

Namun Muhammad Nasir meminta agar twrqp diselesaikan hingga 80%. “Dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang – Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis telah menerima pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp310.487.904.272,73. Uang itu hanya digunakan Hobby untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek Rp204.605.912.302,10. Akibatnya terdapat selisih Rp105.881.991.970,63.

“Ini yang merupakan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Dalam Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis TA 2013-2015,” kata JPU.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Published at Mon, 22 Apr 2019 12:45:09 +0000

Menarik, Koleksi Lukisan di Kantor PDIP Punya Makna Mendalam

Published at Mon, 22 Apr 2019 12:45:47 +0000

Korban Meninggal Akibat Pemilu Bertambah Jadi Empat Orang

JawaPos.com – Pilpres dan Pileg diselenggarakan secara serentak pada Rabu lalu (17/4). Selama proses pemilihan sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah di Sumsel meninggal dunia.

Berdasarkan catatan KPU Sumsel, ada empat petugas KPPS yang meninggal dunia. Yakni Fachrul, petugas KPPS di TPS 02 di Ogan Komering Ulu (OKU); Tuti Hidayati, petugas KPPS Desa Suka Mulya, Ogan Komering Ilir (OKI); Untung Imansyah, petugas KPPS di Banyuasin dan Syarifuddin KPPS di TPS 06 di Desa Anyar, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriadi mengatakan semula jumlah yang meninggal dunia ada dua. Namun, pihaknya mendapatkan informasi jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah menjadi empat orang.

“Ya, kami baru dapat informasi lagi ada tambahan dua petugas KPPS yang meninggal dunia,” katanya saat dihubungi, Senin (22/4).

Selain jumlah petugas KPPS yang meninggal bertambah, pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa ada tiga petugas yang kini dirawat di rumah sakit. Ketiga petugas ini berada di Lahat, Lubuklinggau dan OKU Timur.

Ia mengaku, dua dari tiga petugas yang dirawat ini dalam kondiri kritis seperti pecahnya pembuluh darah hingga ada yang tengah koma dan tidak sadarkan diri.

Meskipun begitu, para petugas ini telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik saat pencoblosan hingga perhitungan suara.
“Mereka ini sebelumnya sehat dan dicantumkan surat kesehatannya. Tapi, mungkin mereka kelelahan sehingga terjadi seperti ini,” terangnya.

Saat ini, pihaknya berencana untuk memberikan santunan kepada para petugas tersebut. Karena mereka merupakan pahlawan demokrasi. “Mungkin kami akan patungan untuk menghimpun dana bantuan untuk mereka,” tutupnya.

Published at Mon, 22 Apr 2019 12:55:25 +0000

Datangi KPU Surabaya, Sejumlah Massa Tuntut Penghitungan Ulang

JawaPos.com – Sejumlah massa aksi yang menamakan diri Rakyat Bersatu untuk Pemilu Adil dan Jujur mengaku menemukan kecurangan Pileg 2019. Dia meminta KPU Surabaya untuk menggelar penghitungan ulang.

“Kami meminta penghitungan ulang di TPS seluruh Surabaya. Kami meminta pilegnya dahulu, untuk penghitungan suara ulang,” kata Koordinator aksi Tri Susanti di kantor KPU Surabaya, Senin (22/4).

Susanti mengaku banyak bentuk kesalahan pencatatan jumlah suara. Ada caleg dari partai tertentu yang mendapat kelebihan sebanyak 1 suara, hingga satu bendel surat suara yang hilang.

“Kami sudah cari di kotak suaranya itu tidak ada. Itu di TPS 21 kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo. Itu satu berkas hilang semua,” katanya.

Begitu pula dengan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf. Musyafak mengatakan, ada penggelembungan suara pada partai tertentu. Ada juga yang, pemberian suara pada salah satu jenis caleg yang seharusnya tidak dipilih oleh pemilih pjndah pilih.

Karena itu, dirinya meminta ada penghitungan suara ulang. Tujuannya, untuk mencegah adanya gugatan usai KPU memutuskan siapa pemenang Pemilu 2019.

“Ini tahapan yang harus kami lakukan. Sehingga saat kami mengingatkan supaya nanti tidak ada gugatan pemilu dan sebagainya. Jadi mencegah kecurangan yang ada,” kata Musyafak.

Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Surabaya Usman mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi kecurangan. Meski demikian, tetap akan ada mekanisme pemeriksan terhadap anggota KPPS dan PPKnya.

“Makanya, kami tetap menghormati kinerja KPPS dan PPK. Tapi, akan kami cek kembali untuk kebenaran,” kata Usman kepada JawaPos.com.

Menurutnya, Pemilu 2019 memang butuh proses yang panjang. Terutama, banyaknya penghitungan suara untuk Pileg yang memang membutuhkan tenaga ekstra dari para anggota KPPS dan PPK.

“Sementara, tingkat kejenuhan seseorang ada batasnya. Tapi kami memahami itu. Makanya, dengan pengecekan (pencocokan suara ulang), jika ada unsur kesengajaan, akan kami tindaklanjuti,” tegas Usman.

Sebelumnya diberitakan, PDI Perjuangan sebenarnya tidak terlalu setuju atas respon Bawaslu terhadap pelaporan itu. Ketua DPC PDI Perjuangan Wisnu Sakti Buana mengaku juga menemukan kesalahan pencatatan suara pada para caleg PDI Perjuangan.

Selain itu, dirinya memandang bahwa respon Bawaslu adalah langkah yang sia-sia saja. Sebab, sejak awal pencoblosan di TPS, sudah ada banyak pengawas dari Bawaslu (Panwascam), para saksi, dan KPU Surabaya yang mengawasi.

Published at Mon, 22 Apr 2019 11:43:24 +0000

Mahathir Mohamad Akhirnya Takluk dengan Rayuan Maut Tiongkok

Published at Mon, 22 Apr 2019 11:55:27 +0000