admin

JawaPos.com – Hasil pemilihan umum (pemilu) 2019 hampir seluruhnya diketahui. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) sudah merilis perolehan suara partai politik peserta pemilu 2019.

Saat ini hanya tersisa proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum akhirnya dilakukan penetapan akhir. Lantas bagaimana bayangan komposisi legislatif periode 2019-2024?

Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, untuk posisi Ketua DPR RI sudah jelas akan diisi oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab secara undang-undang, partai pemenang pemilu mendapat jatah tersebut.

“Kalau DPR sudah jelas, kecuali diganti UU MD3-nya. Saya rasa (Wakil Ketua DPR) sudah milik 5 partai teratas (sesuai UU),” ujar Zuhro dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Kondisi cukup dinamis terjadi di komposisi pimpinan MPR RI. Sebab, untuk jabatan ini, semua partai memiliki peluang.

Namun, dari pengalaman dua periode kepemimpinan terakhir, pimpinan MPR selalu diberikan kepada partai oposisi sebagai bentuk penyeimbang birokrasi pemerintahan. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua MPR diberikan kepada Taufik Kiemas yang merupakan kader PDIP.

Sedangkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ketua MPR juga diberikan kepada Zulkifli Hasan selaku kader Partai Amanat Nasional (PAN). Baik PDIP dan PAN pada periode tersebut merupakan partai oposisi atau di luar pemerintahan.

“Cuma yang MPR itu lobi, satu musyawarah nggak tertutup kemungkinan partai pendukung 02 diakomodasi,” tambah Zuhro.

Sejauh ini, di koalisi 01 sendiri sudah ada Golkar dan PKB yang menyatakan ketertarikan terhadap jabatan ketua MPR. Sedangkan di 02 PAN berharap dapat mempertahankan posisinya.

Terkait ini, Zuhro masih enggan menakar peluang masing-masing partai. Sebab,koalisi pemenang pasti akan terlebih dahulu mengkalkulasi power sharing sebelum membuat keputusan.

Ada beberapa aspek bagi koalisi pemenang untuk memutuskan memberikan posisi Ketua MPR kepada partai oposisi. Mereka akan terlebih dahulu menghitung perolehan kekuasaan yang diterima oleh partai pendukung di legislatif.

“Begitu banyak komisi, Ketua dan lain-lain, kalau mungkin sudah luber di situ, akan ada perhitungan seperti pada level SBY memberikan kepada Taufik Kiemas,” imbuh Zuhro.

Namun, dalam pandangannya, jabatan Ketua MPR akan lebih baik diberikan kepada partai di luar pemerintahan. Sebab dengan begitu, sistem pengawasan legislatif bisa berjalan seimbang.

“Kalau MPR menurut saya kalau di adhoc tidak bekerja terus menerus dia simbol pemersatu, bhinneka tunggal ika dan sebagainya, memang sebaiknya mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik supaya ada harmoni,” jelasnya.

Lebih lanjut, perempuan bergelar profesor ini belum mau mengupas lebih mendalam. Dia menilai lebih baik menunggu proses sengketa di MK selesai. Setelah itu, maka peta kekuasaan akan lebih terang.

Di tempat sama, anggota MPR RI fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, partainya memang tertarik terhadap posisi Ketua MPR. Sebab tugas partai politik memang berebut kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

“Kalau tidak di eksekutif ya kami ke legislatif. Di legislatif ada pimpinan DPR secara UU sudah menjadi hak PDIP, maka logika politik dari Golkar tentunya kami akan mencoba sesama partai koalisi untuk posisi tertinggi di MPR,” kata Firman.

Selain itu, Firman tidak memungkiri partainya telah melakukan lobi-lobi ke partai koalisi untuk mendapat jabatan Ketua MPR. Namun, untuk gamblangnya akan terungkap setelah proses sengketa di MK rampung.

“Tentunya lobi-lobi ini sudah dilakukan pimpinan partai kita, namun itu dilakukan secara silent dan keputusannya di koalisi,” terangnya.

Sikap berbeda ditunjukan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini. Menurutnya membahas power sharing bukanlah hal yang mendesak. Dia memandang konsolidasi legislatif sebagai intitusi harus lebih dikedepankan.

“Konsolidasi pertama yang harus setelah pemilu adalah konsolidasi parlemen sebagai institusi. Jangan sampai terkesampingkan oleh kepentingan pragmatis itu,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Jazuli karena berkaca pada kejadian di periode-periode sebelumnya. Di kala itu kerap terjadi percekcokan dalam perebutan kekuasaan.

Bahkan pada periode 2009 parlemen terpecah menjadi dua kubu. Akibatnya kinerja DPR sempat tidak efektif hampir selama 1 tahun.

“Saya tidak ingin terulang kembali, malu kepada rakyat. Sekarang sudah ada aturan, kalau PKS nggak dapat ya nggak apa-apa, itu sudah aturan. Kerangka kebersamaan ini yang harus dibawa ke MPR,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Sabik Aji Taufan

JawaPos.com – Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,3 skala richter (SR) mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat sekitar pukul 18.04 WIB. Gempa bumi tersebut terletak pada koordinat 0,4 LS dan 99 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 107 km arah barat daya Kota Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat pada kedalaman 43 km.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, tampak bahwa gempabumi ini termasuk dalam klasifikasi gempa bumi dangkal,” kata Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono saat dikonfirmasi, Senin (17/6).

Rahmat menuturkan, peristiwa alam tersebut terjadi karena adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia tepatnya di zona Megathrust yang merupakan zona subduksi lempeng yang berada di Samudera Hindia sebelah barat Sumatra.

“Guncangan gempa bumi ini dilaporkan dirasakan di daerah Tiku dan Pasaman dengan intensitas IV MMI serta Padang Panjang, Pariaman dan Padang dengan intensitas III MMI,” ucap Rahmat.

BMKG memastikan, gempa bumi berlekuatan 5,3 SR tersebut tidak berpotensi Tsunami. Bahkan, hingga pukul 18.35 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tukas Rahmat.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

JawaPos.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly tak menggubris soal adanya isu desakan mundur dari barisan menteri kabinet kerja. Desakan itu muncul karena ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto, yang pelesiran ke sebuah toko bangunan di Kabupaten Bandung Barat.

“Boleh saja, siapa saja boleh melakukan itu (deskaan mundur). Itu kan memang beliau (Setnov) mencoba mencari celah, padahal protap sudah ada. Memang ada kelalaian di petugas saya, mengapa diizinkan dia tanpa pengawasan sampai ke bayar bil,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Yasonna menuturkan, ulah yang dilakukan Novanto menyusahkan banyak orang. Seharusnya, lanjut Yasonna, Novanto tidak lagi melanggar aturan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Dia korbankan orang lain lagi, dulu dokter korban juga kan. Jadi maunya jangan begitulah, kita sebagai orang yang sudah punya pendidikan, jangan sampai kita mengorbankan orang lain,” tegas Yasonna.

Yasonna menyebut, apa yang diperbuat Novanto diduga sudah terencana. Saat hendak melakukan pembayaran administrasi di Rumah Sakit Santoso Bandung. Saat itu Novanto ditemani oleh istrinya Deisty Astriana, ternyata mobil sudah disiapkan untuk Novanto.

“Rupanya kita tahu belakangan sudah ada mobil menunggu, memang sudah direncanakan tampaknya juga,” jelas Yasonna.

Setelah kejadian tersebut, Novanto tidak lagi menetap di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mantan Ketua Umum Golkar itu akhirnya dipindahkan ke rumah tahanan (Rutan) Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya. Menurut Arif, Yasonna perlu memberikan tanggapan terkait hal ini. Karena hal ini bukan kali pertama Setya Novanto ketahuan pelesiran.

“Yang jelas ini kacau lah. Harus betul-betul dievaluasi,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

JawaPos.com – Aktor dan komedian Agung Hercules sedang terbaring sakit. Dia divonis menderita sakit kanker otak. Sejak beberapa hari terakhir banyak rekan dan kerabatnya datang membesuk ke RSUD Kota Tangerang.

Sang istri, Mira Rahayu lewat Instagram menjelaskan bahwa suaminya terkena kanker jenis Glioblastoma. Bahkan kini sudah mencapai stadium 4.

Dari sisi medis, kanker jenis Glioblastoma adalah salah satu jenis yang paling ganas. Kanker itu terbentuk dari sel di otak dan dimulai di serebrum, bagian otak terbesar pada orang dewasa. Sekitar 1 dari 5 tumor yang dimulai di otak adalah glioblastoma. Laki-laki cenderung lebih banyak daripada perempuan.

“Kasus ini jarang terjadi, sekitar 15 persen dari tumor otak,” kata Pakar Hematologi dan Onkologi Medik Dr. Ronald. A. Hukom, MHSc, Sp.PD, KHOM dari RS FINASIM, RS Dharmais, dan Perhimpunan Hematologi dan Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia (Perhompedin).

Menurut dr. Ronald, kanker jenis ini tergolong ganas. Terdapat 4 stadium tumor. Status kanker pada Agung Hercules sudsh stadium 4 artinya berkembang cepat dan menyebar dengan cepat. Tumor ini menyerang jaringan otak yang sehat. “Kanker ini ganas, glioblastoma berkembang dengan cepat,” jelas dr. Ronald.

Gejala dan Prognosis Pasien

Glioblastoma biasanya terjadi tekanan pada otak, itu adalah gejala pertama. Gejalanya tentu rasa sakit luar biasa pada kepala, kejang, muntah, gangguan berpikir, dan pandangan kabur.

Menurut dr. Ronald, pasien bertahan umumnya antara 10-30 bulan. Hal itu dipengaruhi antara lain tergantung berapa banyak tumor yang bisa dibuang. “Pengobatan dilakukan berapa banyak tumor yang bisa dioperasi,” jelasnya.

Menurutnya, biasanya kanker ini lebih banyak terjadi pada usia di atas 60 tahun. Dan bila terserang di usia lebih muda seperti Agung Hercules, lebih sering mendapat tipe yang lebih agresif dengan survival lebih pendek.

“Faktor risiko yang sudah pasti adalah riwayat pasien pernah radiasi daerah kepala dan leher,” ungkap dr. Ronald.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Ganasnya Glioblastoma, Kanker Otak yang Diderita Agung Hercules